Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengatakan 10 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geothermal berkapasitas 460 MW akan segera beroperasi. Dengan tambahan ini, maka total kapasitas pembangkit geothermal Indonesia akan naik menjadi 1.896,5 MW. Penambahan daya ini akan terjadi bertahap mulai semester II 2016 hingga 2017. Rinciannya, pada semester II 2016 akan mulai beroperasi PLTP Ulubelu Unit-3 berkapasitas 55 MW pada Juli, PLTP Lahendong Unit-5 sebesar 20 MW pada September, PLTP Karaha Bodas 30 MW, dan Sarulla Unit-1 berkapasitas 110 MW pada Desember. "Tahun ini yang akan COD (commercial on date) atau beroperasi 215 MW. Sementara tahun depan 245 MW," kata Direktur Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM 6 Juni 2016.
PLTP yang akan beroperasi tahun 2017 ada 6 unit, yaitu PLTP Sarulla Unit-2 berkapasitas 110 MW, PLTP Ulubelu Unit-4 sebesar 55 MW, PLTP Lahendong Unit-6 berkapasitas 20 MW, PLTP Lahendong Small Scale berkapasitas 5 MW, dan PLTP Dieng 10 MW. Rencana awal, ada 7 PLTP yang akan beroperasi pada 2017, tapi ada satu PLTP yang mundur jadwal operasionalnya menjadi tahun 2019. PLTP tersebut adalah PLTP Muara Labouh sebesar 80 MW. "Sehingga target semula 317 MW meleset menjadi 245 MW saja," jelas dia. Mundurnya jadwal operasional PLTP Muara Labouh terjadi karena kendala perjanjian jual beli.
Pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas PLTP atau pembangkit geothermal Indonesia hingga mencapai 7.200 MW pada 2025. Upaya ini tidak lepas dari target bauran energi baru terbarukan yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 23% pada 2025. Tambahan kapasitas PLTP baru akan terjadi secara signifikan setelah 2019 karena pengembangan PLTP membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun. "Untuk mencapai 7.200 MW pada 2025 memang masih jauh, tetapi puncak operasional akan bermunculan pada 2019-2020, dan seterusnya," papar dia.
Pemerintah akan terus melelang blok panas bumi, yang mulai genjar sejak tahun lalu. Pemerintah Indonesia memiliki 27 wilayah kerja panas bumi yang siap dilelang dengan kapasitas 1.425 MW. Namun, seluruh wilayah kerja ini akan dilelang secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang memperhatikan potensi kapasitas, ketersediaan infrastruktur, kesiapan regulasi, dan minat investor. Tahun ini, pemerintah melelang delapan blok panas bumi dan memberi penugasan kepada BUMN untuk menggarap delapan blog lainnya.
Per 2016, kapasitas terpasang PLTP baru mencapai 1.438,5 MW yang berasal dari sembilang PLTP atau pembangkit geothermal. Yaitu, PLTP Sibayak berkapasitas 12 MW, Ulubelu 110 MW, Gunung Salak 377 MW, Patuha 282 MW, Kamojang-Drajat 505 MW, Dieng 60 MW, Lahendong-Tompaso 80 MW, dan Ulumbu 10 MW. Total potensi panas bumi Indonesia tercatat 29.475,5 MW dengan rincian 12.283 MW berupa sumber daya dan 17.192 MW berupa cadangan.
Terus Melakukan Lelang
Tahun 2018, pemerintah akan melelang lima Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk memenuhi 200 Mega Watt (MW) energi panas bumi. Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, mengatakan, lima WKP yang dilelang yaitu WKP Telaga Rahu di Maluku dengan kapasitas 60 MW. WKP Gunung Pandan di Jawa Timur dengan 20 MW, WKP Suwawa, Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan kapasitas 20 MW, WKP Lainea di Sulteng dengan 10 MW dan terakhir WKP Wap Salit di Gorontalo dengan kapasitas 20 MW.
“Untuk di Gorontalo sebenarnya kapasitasnya besar 160 MW tapi demandnya rendah jadi hanya 20 MW. Ini adalah rencana yang kita tergetkan terealisasi pada tahun 2018, bisa jadi ada kebijakan di tahun dapat tapi yang pasti rencana di tahun 2018, ini yang akan kita lelang WKP nya,” kata Yunus Saefulhak kepada wartawan.
Yunus menjelaskan, rencana lelang kemungkinan akan dilakukan pada Februari 2018 setelah Peraturan Menteri (Permen) ESDM mengenai lelang wilayah kerja, penugasan dan ijin panas bumi selesai pada Januari 2018 nanti. “Kita tunggu Permen itu selesai, kemungkinan lelang baru pada Februari nanti,” jelasnya.
Upaya ini dilakukan untuk memenuhi target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menargetkan 7200 MW. Saat ini dikabarkan sudah 4500 MW yang ter-deliver ke badan usaha dan kurang 1500 MW yang akan di deliver pada tahun 2018 nanti.
“Jadi dari target 7200 MW, dikurangi 1800 MW yang sudah menyala, sisanya yang akan dikembangkan. Sebanyak 4500 sudah ada badan usahanya, tinggal kita mencari lagi dengan penugasan dan lelang untuk tahun 2018 untuk mengejar target 7200 MW. Meski tetap disesuaikan dengan RUPTL dan demand yang ada, serta tergantung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik per tahunnya yang akan di sesuai per Desember,” jelasnya.
Selain itu dikatakan Yunus, tahun 2017 ini masih ada beberapa WKP yang masih dalam proses pengembangan dan baru selesai tahun depan, yaitu di Sorik – Marapi di Sumatera dengan 40 MW yang direncanakan selesai pada September 2018. Kemudian, Tiporia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 3 x 10 MW namun menurut Yunus yang baru terprediksi sebesar 10 MW.
Dengan perkembangan pengembangan itu menurut Yunus, Indonesia sudah berhasil melampuai Filipina yang declaim dari 1850 MW menjadi 1600 MW. Sementara Indonesia kini dengan prediksi pengembangan yang masih proses saat ini, sudah mencapai 1838 MW. “Kalau kita mau claim, saat ini kita sudah melewati Filipina,” tukasnya.
Sementara itu, PLN yang mendapat pengembangan 12 WKP, saat ini masih ada empat yang masih belum dilakukan penugasan kepada PLN yaitu WKP Gunung Mendut dengan kapasitas 40 MW (Banten), WKP Sipaholon Ria-Ria dengan 20 MW di Sumut, WKP Danau Ranau dengan 40 MW di Lampung dan terakhir WKP Borapulu sebesar 40 MW di Sulawesi Tengah (Sulteng). “Itu kekurangannya yang belum diproses penugasan ke PLN,” pungkas Yunus.
Oleh : Ahmad Senoadi
Dari berbagai sumber.
0 comments