Beberapa pihak sangat menyambut baik penggabungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke PT Pertamina (Persero). Beberapa media cetak dan online mengabarkan hal ini. Penggabungan PGN ke dalam Pertamina disambut positif sejumlah pihak. Penggabungan keduanya bakal membuat holding energi makin kokoh. Ketua Forum Industri Pengguna Gas Alam Ahmad Safiun menyebut penggabungan kedua perusahaan mampu meringankan beban pengguna. Harga gas dipastikan akan lebih murah. "Jika PGN digabungkan ke Pertamina diharapkan infrastruktur pengembangannya akan lebih baik. Selain itu, harga gas juga diharapkan bisa lebih murah," ujar Safiun dalam siaran pers.
Saifun berharap, penggabungan kedua perusahaan mampu membuat pembangunan infrastruktur gas lebih terkoordinasi. Terlebih daerah-daerah yang belum dibangun infrastruktur gas bisa segera dibangun. "Seperti di Jawa Tengah misalnya yang belum ada pipa," imbuh dia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 2030 pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun infrasturktur gas sebesar USD24,3 miliar. Dengan dana fantastis ini sudah seharusnya kata Saifun pemerintah mengarah untuk menggerakkan industri dan tidak mengejar pendapatan negara. "Jika gas diberikan atau memang disalurkan ke industri, hasilnya bagus karena negara akan lebih besar disebabkan industri membayar pajak," tambah Saifun.
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memutuskan menjadikan Pertamina sebagai induk usaha (holding) badan usaha milik negara di sektor energi. Saham PGN sejumlah 57% kini telah dikuasai Negara dan akan menjadi salah satu anak usaha holding BUMN energi.
Menteri BUMN Rini Soemarno, memastikan segala masalah menyangkut Pertamina yang menjadi induk atau holding PGN bakal selesai sebelum Lebaran 2016. “Kajian sudah selesai dan proses sudah jalan semua. Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan PP-nya akan diajukan ke Presiden Joko Widodo,” kata dia. Pemilihan Pertamina sebagai induk usaha PGN kata Rini karena perusahaan pelat merah itu dikuasai 100% sahamnya oleh negara. Apalagi, Pertamina telah berinvestasi cukup signifikan dalam pembangunan pipa transmisi demi menjamin monetisasi cadangan hulu dan optimasi produksi gas nasional.
Adapun, usai penggabungan ini, PGN menargetkan penambahan jaringan gas rumah tangga 110 ribu hingga 2019, PGN juga akan menambah panjang pipa gas lebih dari 1.680 kilometer (km). Saat ini panjang pipa PGN lebih dari 6.980 km. PGN juga akan mengembangkan mini LNG system untuk Indonesia bagian tengah dan timur, serta memperbanyak jumlah SPBG hingga 2019 yang ditargetkan menjadi 60 unit.
Ketua Koordinator Gas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ahmad Widjaja, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina sudah seharusnya dilakukan pemerintah agar distribusi gas di Tanah Air menjadi lebih efisien. "Penggabungan PGN ke Pertamina juga akan menciptakan holding BUMN energi menjadi lebih kokoh," pungkas Widjaja.
Kalangan pengusaha bidang energi sepakat Pertamina layak menjadi perusahaan induk (holding) BUMN energi untuk menghindari tarik menarik kepentingan di antara BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi. "Jika pemerintah membentuk holding BUMN energi, tidak akan muncul masalah lagi antara Pertamina dan PGN," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Petrokimia Achmad Widjaja di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pembentukan holding diyakini pula dapat memotong rantai birokrasi di masing-masing BUMN karena semua urusan terkait cukup lewat satu pintu saja sehingga konsumen gas cukup datang ke satu pintu jika ada yang perlu dikonfirmasikan. Senada dengan itu Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Regulasi dan Kelembagaan Migas Firlie Ganinduto menambahkan bahwa potensi permasalahan akan banyak timbul ke depan, jika holding BUMN energi tidak segera direalisasikan.
PT PGN Tbk, lanjut dia, memiliki anak usaha PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di sektor hulu migas. Selain itu, PGN juga memiliki PT Gagas Energi Indonesia yang bergerak di sektor niaga gas. "Jadi PGN nantinya juga mereprensentasikan Pertamina. Bukan tidak mungkin PGN ikut membangun power plant di masa datang," katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, Pertamina juga memiliki anak usaha yang bergerak di sektor gas, Pertagas, bahkan, BUMN tersebut melalui PT Pertamina Geothermal Energy berencana untuk menjual langsung listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelolanya ke sektor industri. "Oleh karena itu pembentukan holding BUMN tersebut punya urgensi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah di sektor energi," kata Firlie.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyatakan, rencana pemerintah menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk (holding) BUMN energi juga dapat mendorong sektor industri berkembang pesat karena akan mendapat pasokan gas yang lebih mudah dan murah, kata seorang pengamat energi. "Penggabungan PGN ke dalam Pertamina akan melahirkan sinergi dan terpangkasnya biaya-biaya di jaringan pipa gas di berbagai provinsi. Jadi distribusi gas bisa lebih mudah dan murah, sehingga mendorong industrialisasi," katanya.
Menurut Berly, mekanisme penggabungan PGN menjadi anak usaha Pertamina sudah benar, karena Pertamina 100 persen sahamnya dikuasai negara, selain itu cakupan bisnis dan aset perusahaannya juga lebih besar. "PGN jadi anak perusahaan Pertamina. Anak perusahaan boleh sahamnya sebagian dimiliki pihak lain," katanya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, rencana pembentukan holding BUMN energi sudah dibicarakan di rapat terbatas kabinet pada bulan April. "Rencana pembentukan Holding BUMN Energi sudah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri terkait dalam rapat terbatas," ujarnya. Selain itu, para pemangku kepentingan sangat mendukung rencana tersebut, tambahnhya, holding dapat membuat BUMN energi semakin kuat dan besar.
Menurut dia, negara akan sangat diuntungkan bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih ramping dan punya kapabilitas yang lebih besar. Manfaatnya holding juga bisa menarik resources, seperti modal, marketing, dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Holding BUMN Energi, lanjut Sudirman, dapat memberikan sinergi antar sesama BUMN energi, yaitu antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sama-sama bergerak di bidang usaha hilir gas bumi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berpendapat, sinergi dua BUMN energi, PGN dan Pertagas, dapat menjadi solusi tumpang tindih pembangunan pipa dan penyaluran gas.
Aset yang dimiliki Pertamina berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2015 mencapai USD46,38 miliar sedangkan asset PGAS per Desember 2015 mencapai USD6,50 miliar, laba bersih Pertamina kuartal III/2015 mencapai USD914,06 juga sedangkan laba bersih PGAS sebesar USD401,20 juta.“Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi pengelolaan migas, pembentukan holding BUMN di sektor migas mestinya dapat menjamin tata kelola BUMN dan sektor migas yang lebih baik,” tulis HP Analytics dalam risetnya yang diterima hari ini, Kamis (14/4/2016).
Menurut dia, pembentukan holding diyakini pula dapat memotong rantai birokrasi di masing-masing BUMN karena semua urusan terkait cukup lewat satu pintu saja sehingga konsumen gas cukup datang ke satu pintu jika ada yang perlu dikonfirmasikan. Senada dengan itu Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Regulasi dan Kelembagaan Migas Firlie Ganinduto menambahkan bahwa potensi permasalahan akan banyak timbul ke depan, jika holding BUMN energi tidak segera direalisasikan.
PT PGN Tbk, lanjut dia, memiliki anak usaha PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di sektor hulu migas. Selain itu, PGN juga memiliki PT Gagas Energi Indonesia yang bergerak di sektor niaga gas. "Jadi PGN nantinya juga mereprensentasikan Pertamina. Bukan tidak mungkin PGN ikut membangun power plant di masa datang," katanya.
Di sisi lain, lanjutnya, Pertamina juga memiliki anak usaha yang bergerak di sektor gas, Pertagas, bahkan, BUMN tersebut melalui PT Pertamina Geothermal Energy berencana untuk menjual langsung listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikelolanya ke sektor industri. "Oleh karena itu pembentukan holding BUMN tersebut punya urgensi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah di sektor energi," kata Firlie.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyatakan, rencana pemerintah menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk (holding) BUMN energi juga dapat mendorong sektor industri berkembang pesat karena akan mendapat pasokan gas yang lebih mudah dan murah, kata seorang pengamat energi. "Penggabungan PGN ke dalam Pertamina akan melahirkan sinergi dan terpangkasnya biaya-biaya di jaringan pipa gas di berbagai provinsi. Jadi distribusi gas bisa lebih mudah dan murah, sehingga mendorong industrialisasi," katanya.
Menurut Berly, mekanisme penggabungan PGN menjadi anak usaha Pertamina sudah benar, karena Pertamina 100 persen sahamnya dikuasai negara, selain itu cakupan bisnis dan aset perusahaannya juga lebih besar. "PGN jadi anak perusahaan Pertamina. Anak perusahaan boleh sahamnya sebagian dimiliki pihak lain," katanya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, rencana pembentukan holding BUMN energi sudah dibicarakan di rapat terbatas kabinet pada bulan April. "Rencana pembentukan Holding BUMN Energi sudah dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri terkait dalam rapat terbatas," ujarnya. Selain itu, para pemangku kepentingan sangat mendukung rencana tersebut, tambahnhya, holding dapat membuat BUMN energi semakin kuat dan besar.
Menurut dia, negara akan sangat diuntungkan bila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih ramping dan punya kapabilitas yang lebih besar. Manfaatnya holding juga bisa menarik resources, seperti modal, marketing, dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Holding BUMN Energi, lanjut Sudirman, dapat memberikan sinergi antar sesama BUMN energi, yaitu antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang sama-sama bergerak di bidang usaha hilir gas bumi. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berpendapat, sinergi dua BUMN energi, PGN dan Pertagas, dapat menjadi solusi tumpang tindih pembangunan pipa dan penyaluran gas.
Analis Menyambut Positif
Bisnis.com, JAKARTA- Menteri BUMN menyatakan telah menetapkan holding perusahaan migas dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebagai anak usahanya.Pertamina dipilih sebagai holding energy karena 100% sahamnya masih dimiliki pemerintah. Sementara kepemilikan saham pemerintah di PGAS per Maret 2016 mencapai 56,96%.Pembentukan holding tersebut masih harus melalui persetujuan DPR serta melibatkan kajian dari Kementerian Keuangan.Aset yang dimiliki Pertamina berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2015 mencapai USD46,38 miliar sedangkan asset PGAS per Desember 2015 mencapai USD6,50 miliar, laba bersih Pertamina kuartal III/2015 mencapai USD914,06 juga sedangkan laba bersih PGAS sebesar USD401,20 juta.“Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi pengelolaan migas, pembentukan holding BUMN di sektor migas mestinya dapat menjamin tata kelola BUMN dan sektor migas yang lebih baik,” tulis HP Analytics dalam risetnya yang diterima hari ini, Kamis (14/4/2016).
Link :
- http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/DkqJGweK-penggabungan-pgn-ke-pertamina-kokohkan-holding-bumn-energi, diakses 2016.
- http://industri.bisnis.com/read/20160602/44/553895/pertamina-dinilai-layak-jadi-holding-bumn-energi-, diakses 2016.
0 comments